PNS Jabatan Fungsional Umum Berubah Jadi Jabatan Pelaksana

PNS Jabatan Fungsional Umum Berubah Jadi Jabatan Pelaksana

PNS Jabatan Fungsional Umum Berubah Jadi Jabatan Pelaksana

PNS Jabatan Fungsional Umum Berubah Jadi Jabatan Pelaksana merupakan berita yang begitu hangat diperbincangkan di kalangan guru baru baru ini. Diberitakan bahwa guru PNS dengan jabatan Fungsional (JFU) mulai januari ini akan ditiadakan dan selanjutnya diganti dengan nama jabatan Pelaksana
PNS Jabatan Fungsional Umum Berubah Jadi Jabatan Pelaksana

Terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah menjadi sebuah dasar yang menegaskan bahwa terhitung mulai Januari tahu ini maka JFU tidak berlaku lagi

Baca juga Cek Keaslian Ijazah Anda Secara Online Melalui SIVIL

Maksud dari penegasan tersebut adalah bahwa Jabatan Fungsional Umum (JFU) aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak akan berlaku lagi. Semua hal yang apakah itu terkait pengadaan sampai pada pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana tersebut

Baca juga Kemendikbud Menggelar Ujian Nasional Tidak Serempak

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah hanya akan fokus kepada jabatan pelaksana saja dan tidak ada lagi jabatan lain. Berikut pernyataan Bapak Syamsul Rizal selaku Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PANRB

"Selama ini kita menggunakan jabatan fungsional umum, dan sesuai dengan UU ASN itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita sudah menggunakan nomenklatur jabatan sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25"

"Dalam pasal terakhir Permen PANRB 25 itu disebutkan bahwa ada penyetaraan nomenklatur jabatan. Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana"

Terkait dengan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengukuhkan setiap PNS dalam jabatan instansi pelaksana. Walaupun belum ada jangka waktu terkait pelaksanaan pengalihan jabatan tersebut, tapi akan lebih baik jika secepatnya harus segera terealisasi.

Berikut pernyataan Bapak Syamsul Rizal selaku Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PANRB tentang hal tersebut
"Belum ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, tapi hal ini berdampak pada pola karir PNS ke depan"

Penjelasan lebih lanjut terkait pengalihan jabatan tersebut adalah bahwa tiap instansi pemerintah yang akan mengalihankan nomenklatur jabatan tidak perlu melakukan pelaporan ke Kementerian PANRB. Namun Pemda harus membangun peta jabatan dan nantinya dapat disampaikan melalui sistem elektronik

Berikut pernyataan Bapak Syamsul Rizal selaku Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PANRB tentang hal tersebut

"Jadi bagi daerah-daerah yang sudah mengakomodir jabatan itu di setiap unit organisasinya silahkan disampaikan melalui sistem elektronik atau e-formasi, dan secara otomatis akan terkoneksi ke Kementerian PANRB" 

Semoga dengan kebijakan baru pemerintah ini akan membuat guru Indonesia lebih maju dan profesional, amin

Silahkan share ke teman guru anda agar lebih banyak yang tahu akan hal ini
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

No comments

- Berkomentarlah yang sopan
- Komentar tidak OOT ( Out Of Topic )
- Jangan Menaruh Livelink atau sejenisnya