Menpan-RB Akan Berlakukan Inpassing Nasional PNS Selama 2 Tahun

Menpan-RB Akan Berlakukan Inpassing Nasional PNS Selama 2 Tahun

Menpan-RB Akan Berlakukan Inpassing Nasional PNS Selama 2 Tahun

Menpan-RB Akan Berlakukan Inpassing Nasional PNS Selama 2 Tahun Untuk PNS yang Mau Naik Jabatan adalah sebuah kabar yang cukup menggembirakan bagi semua PNS di seluruh tanah air. Kebijakan baru Menpan-RB  ini tentu akan mempermudah bagi guru yang hendak naik jabatan
Menpan-RB Akan Berlakukan Inpassing Nasional PNS Selama 2 Tahun Untuk PNS yang Mau Naik Jabatan
Menpa-RB baru baru ini telah menerbitkan Permen mengenai kebijakan Inpassing Nasional bagi PNS JFU. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang telah dinanti terutama untuki PNS JFU yang sebagian besar ditempati oleh para Tamatan SMA/SMK

Baca juga Kemendikbud Menggelar Ujian Nasional Tidak Serempak

Penantian dalam hal penyetaraan ijazah dalam rangka kenaikan pangkat telah lama ditunggu, dan akhirnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing)

Baca juga Cara Cek Keaslian Ijazah dengan SIVIL

Namun yang menjadi catatan penting dari Permen tersbeut adalah Pelaksanaan kebijakan harus tetap berdasar atas kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi
Berikut penuturan Bapak Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenetrian PANRB di Jakarta pada hari Kamis 29 desember lalu “Inpassing ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan ini dilaksanakan sampai dengan Desember 2018

Tanggal 7 Desember 2016 merupakan penetapan Permen PANRB tersebut yang dilakukan oleh bapak Asman Abnur selaku Menteri PANRB serta diundangkan pada tanggal 21 Desember 2016 lalu

Dalam Permend tersebut terdapat penjelasan bahwa PNS yang melaksanakan inpassing untuk kelompok jabatan fungsional ketrampilan, setidaknya harus berijazah SLTA, memiliki pangkat paling rendah pengatur muda , golongan IIa

Selain itu PNS yang melakukan inpassing juga setidaknya memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang akan diduduki minimal dua tahun, mengikuti dan lulus uji kompetensi dan prestasi kerja baik dalam setahun terakhir.

Selanjutnya untuk syarat umur yakni paling tinggi tiga tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) bagi jabatan pelaksana, dan dua tahun bagi administrator dan pengawas

Sementara itu untuk jabatan fungsional keahlian, ijasah paling rendah S-1/D-IV dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki

Dan untuk persyaratan pangkat yakni paling rendah Penata Muda, golongan IIIa, dengan pengalaman minimal dua tahun, dan harus lulus uji kompetensi yang disertai dengan nilai prestasi kerja minimal baik dalam setahun terakhir

Proses inpassing pada kelompok tersebut dapat dilakukan pada usia paling tinggi tiga tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana, dua tahun untuk administrator dan pengawas, serta satu tahun untuk administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya, dan pejabat pimpinan tinggi
Inpassing berikut ditujukan bagi empat kelompok jabatan PNS yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) Permen PANRB antara lain sebagai berikut :

Pertama, PNS yang telah dan masih menjalankan tugas pada bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang

Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi

Ketiga, Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya

Keempat, inpassing ditujukan bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi

Himbauan untuk kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang melaksanakan inpassing wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat segera melaporkan rekapitulasi hasil inpassing dan surat keputusan pengangkatannya kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian negara (BKN)

Bapak Setiawan Wangsaatmadja selaku Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB menuturkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tersebut didasarkan atas berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak apa adanya pejabat yang kehilangan jabatan struktural

Dalam rangka pemberlakuan PP tersebut maka instansi pemerintah diharapkan dapat segera melaksanakan penataan struktur organisasi atau kelembagaan yang mana sejalan dengan moratorium peneriamaan pegawai. Berikut penuturan Bapak Setiawan Wangsaatmadja selaku Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB tentang hal tersebut
"Penataan ini sangat relevan dengan kebijakan moratorium penerimaan pegawai tahun 2015 yang dilanjutkan tahun 2016 ini"

Semoga kebijakan pemerintah ini dapat membuat guru Indonesia lebih maju dan profesional, amin

Share artikel ini ke teman guru anda agar mereka juga tahu kabar ini
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

No comments

- Berkomentarlah yang sopan
- Komentar tidak OOT ( Out Of Topic )
- Jangan Menaruh Livelink atau sejenisnya